Arsip Bulanan: Juli 2019

Hubungan Hutang-Piutang Menurut Islam

Aspek penting lain dari hubungan sosial adalah hubungan kreditor (pemberi hutang) dan debitor (penghutang). Ada waktu-waktu ketika seorang terpaksa mencari pinjaman untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Untuk memenuhi keadaan-keadaan mendesak macam ini Islam telah mengizinkan pinjaman dan hipotek. Orang yang ada dalam kemudahan wajib membantu mereka yang memerlukan bantuan keuangan dengan pinjaman dengan atau tanpa agunan/jaminan.

Islam mewajibkan semua kontrak pinjaman atau hipotek dibuat tertulis untuk menghindari perselisihan-perselisihan kemudian mengenai syarat-syaratnya, yang sering menjadi sebab gangguan atas kedamaian masyarakat. Ditetapkan bahwa ikatan itu perlu ditulis atau ditentukan oleh si penghutang dan perlu disaksikan oleh paling sedikit dua saksi.

Suatu jangka waktu perlu ditetapkan untuk pelunasan pinjaman itu, karena keadaan tak menyenangkan sangat sering timbul dari kenyataan bahwa pemberi hutang berharap untuk dilunasi segera sementara penghutang mempertimbangkan pinjaman itu untuk jangka panjang.

Penghutang harus melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan itu, tetapi jika dia tak mampu melakukannya karena kondisi-kondisi yang di luar kendalinya, pemberi hutang perlu memperpanjang jangka waktunya dan menunggu hingga penghutang ada dalam keadaan yang lebih mudah.

Bila pemberi pinjaman sendiri sangat membutuhkan uang dan tak mampu menunggu lebih lama, dan penghutang, yang bukan karena salahnya, tak sanggup membayar, orang-orang lain perlu menanggung jumlah itu di antara mereka sendiri dan melunasi hutang itu. Jika penghutang meninggal tanpa membayar hutangnya, hutangnya bisa dibayarkan dari hartanya. Jika dia tidak meninggalkan harta, maka mereka yang akan telah menjadi ahli warisnya seandainya dia telah meninggalkan harta harus melunasi hutangnya, dan jika tidak ada ahli waris, Negara bertanggung jawab membayar hutangnya.

Dipandang terpuji bahwa penghutang perlu, saat melunasi pinjaman, membayar sesuatu melebihi jumlah pinjamannya. Namun, pembayaran tambahan ini tidak wajib, dan jika penghutang berniat memberi tambahan itu dia tidak boleh menyatakan niatnya di awal karena, dalam hal itu, pembayaran itu akan mengambil sifat bunga, yang pemberian dan penerimaannya dilarang oleh Islam.

Artikel ini adalah bagian dari isi buku Ahmadiyah Islam Sejati. Klik gambar buku di bawah untuk mengunduh buku ini (format MS Word 1,4 Mb)

Mengapa Kaum yang Menelantarkan Anak-Anak Yatimnya Tidak Bisa Maju

Suatu aspek penting dari hubungan sosial yang secara menyedihkan diabaikan masa ini adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim. Suatu kaum yang menelantarkan anak-anak yatimnya tidak pernah bisa berharap untuk menang dalam perlombaan mencapai kemajuan. Karena itu, Islam telah meletakkan aturan-aturan yang pantas bagi pemeliharaan anak-anak yatim. Ia mengharuskan seorang wali ditunjuk untuk diri dan harta benda seorang anak yatim, di mana hubungan darah terdekat berhak ditunjuk sebagai wali dari seorang anak. Si wali perlu mengelola harta benda anak itu atas nama anak, dan mengurusi pengasuhan dan kesejahteraan anak di bawah perwaliannya.

Jika si wali miskin, sejumlah honor bisa dibayarkan kepadanya untuk jerih payahnya dan untuk waktu yang harus dia luangkan dalam mengurus anak itu dan urusan-urusannya. Bila si wali ada dalam kemudahan, dia tidak perlu dibayar. Si wali perlu mendidik anak yatim itu dengan suatu ketrampilan atau kejuruan yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya.

Perhatian khusus diperintahkan untuk diarahkan pada perilaku dan akhlak si anak. Dia tidak boleh dibiarkan sama sekali bebas untuk menjalankan cara-caranya sendiri, juga dia tidak boleh dihadapi secara begitu keras sehingga membelenggu jiwanya dan mematikan inisiatifnya. Dia perlu diperlakukan dengan baik dan kasih sayang, karena dia sudah luput dari anugerah paling berharga itu, kecintaan orangtuanya.

Ketika dia mencapai usia akil balig, menjadi tugas Negara untuk menilai kemampuan-kemampuan dan pendapatnya. Jika dia lalu diketahui mampu mengurus urusan-urusannya sendiri, dia perlu dilepaskan dari pemeliharaan walinya dan hartanya harus diserahkan kepadanya. Jika pandangannya ternyata begitu keliru sehingga membuatnya tidak mampu mengurus urusan-urusannya sendiri, dia perlu terus di bawah pemeliharaan walinya dan hartanya perlu juga terus dikelola oleh si wali, dan tunjangan yang memadai diberikan untuk pemeliharaan si anak.